Sharing Session: Hubungan Sengketa Lahan dan Pemilu di Indonesia

Sharing Session: Hubungan Sengketa Lahan dan Pemilu di Indonesia

04 Maret 2020 190

 

Pekanbaru,- Dr. Ward Berenshcot dalam kegiatan sharing Session yang digelar oleh Scale Up menyampaikan bahwa sengketa lahan dan Pemilu merupakan suatu topik yang sama sebab keduanya memiliki hal yang saling berkaitan satu sama lainnya.

“Banyak yang berpendapat bahwa sengketa lahan dan Pemilu adalah hal yang berbeda dan tidak saling berhubungan, dan saya akan menjelaskan mengapa hal tersebut sebenarnya saling berkaitan di Indonesia,” kata Senior Researcher KILTLV Belanda dan Dosen Ilmu Politik Universitas Amsterdam, Dr. Ward Berenshcot di Pekanbaru.

Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ia telah melakukan penelitian pada tahun 2013-2014 dan telah dibukukan dan selain itu, saat ini KILTLV bersama Scale Up dan juga Universitas Andalas memiliki suatu projek yang berkaitan dengan sengketa lahan

“Untuk menulis buku ini, selama 1,5 tahun saya ikut kampanye di tiga wilayah di Indonesia, yaitu Tangerang, Lampung dan Kalimantan Tengah yang mana saat itu daerah-daerah tersebut tengah mengadakan Pilkada, PIleg dan Pilpres 2013-2014. Saat itu saya bekerja seperti etnografis dan kemudian saya juga melakukan wawancara kepada tim sukses berbagai calon dan berasal dari beragam partai,” jelasnya.

Dari wawancara dan kegiatan yang diikuti tersebut, lanjutnya, Ia mengetahui bahwa biaya atau ongkos politik di Indonesia sangat mahal, belum lagi yang dikenal dengan mahar politik dan hal ini tentu memberikan dampak yang tidak baik.

“Karena mahalnya ongkos politik, maka saat pemilu di Indonesia sangat rentan terhadap upaya yang dikenal dengan sebutan serangan fajar yaitu memberikan uang untuk suara calon tertentu,” jelasnya.

Dan kemudian karena mahalnya ongkos politik ini menyebabkan Parpol lemah, sehingga banyak calon-calon yang mengajukan diri sebagai peserta Pemilu adalah yang berlatarbelakang pengusaha atau pebisnis.

“Kemudian ketika telah terpilih menjadi pemenang Pemilu, maka timbullah upaya balas budi kepada perusahaan atau pengusaha yang saat kampanye menjadi donator untuk mengatasi mahalnya ongkos politik tersebut, dari sinilah kemudian permasalahan sengketa lahan di Indonesia sangat sulit untuk di selesaikan,” paparnya.

Dan kelemahan Parpol menyebabkan Visi dan Misinya tidak lagi mengedepankan kalangan bawah, melainkan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada saling tukar kepentingan.

“Dan dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia didominasi oleh kaum-kaum elite atau orang-orang kaya,” katanya.