KULIAH UMUM BERSAMA DR. WARD BERENSCHOT DARI KITLV

KULIAH UMUM BERSAMA DR. WARD BERENSCHOT DARI KITLV

04 Maret 2020 208
Pekanbaru,- Kuliah Umum bersama peneliti senior KITLV dan Dosen Ilmu Politik Universitas Amsterdam Dr. Ward Berenschot di gelar di kampus PascaSarjana FISIP UNRI, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Scale Up, Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) serta Pascasarjana Fisip Unri. Dalam kuliah Umum tersebut Dr. Ward sebagai Narasumber memaparkan mengenai politik uang yang rentan terjadi di Indonesia. “Politik uang mengacu pada praktik politisi untuk membagikan uang dengan tujuan untuk memenangkan dukungan pemilih dan organisasi yang relevan secara politik. Politik uang terkait erat dengan konsep klientelisme yaitu suatu praktik pertukaran sumber daya atau manfaat material berupa uang tunai, barang, pekerjaan, layanan publik, maupun kontrak pemerintah, Untuk dukungan politik yaitu suara, sumbangan kampanye, dukungan kampanye, dan lain-lainnya,” kata Dr. Ward Berenschot di Pekanbaru. Ia mengatakan bahwa salah satu hal yang rentan dengan politik uang ini dikenal dengan sebutan serangan fajar yaitu pembelian suara. “Selain itu, politik uang juga dapat berupa memberikan hadiah kepada masyarakat atau organisasi kemudian menjadi pembicara di masjid, memberikan uang untuk membangun jembatan baru, buku-buku baru untuk kelompok membaca, lampu jalan, dan lain sebagainya,” jelasnya. Kemudian ada pula “Mahar Politik” yang digunakan untuk mencari perahu atau membayar uang kepada partai politik untuk mendapatkan dukungan partai, memberikan hadiah dan janji kepada orang-orang yang bergabung dengan organisasi kampanye atau dikenal sebagai Tim Sukses. “Mengapa politik uang sangat rentan terjadi di Indonesia?. hal tersebut secara budaya dikatakan bahwa Politik Uang ini terjadi disebabkan oleh faktor budaya, sedangkan secara modern hal ini disebabkan oleh faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, perkembangan ekonomi yang terbatas, sehingga mengakibatkan orang lebih responsif terhadap pembelian suara, selanjutnya adalah faktor historis atau sejarah karakter institusi dan institusi politik,” katanya. Dan argumen utama dari kuliah ini adalah penjelasan mengenai historis kelembagaan untuk pembelian suara. Untuk memahami pembelian suara maka perlu dilihat faktor yang menyebabkan kelemahan partai politik. “Partai-partai yang lemah membuat pemilihan Umum (Pemilu) menjadi mahal, sebab calon harus mengatur organisasi kampanye mereka sendiri atau Tim Sukses yang membutuhkan banyak biaya untuk membangunnya, kemudian Calon tersebut harus menggunakan uang untuk membangun hubungan dengan pemilih, karena para calon ini tidak dapat bergantung pada partai yang memiliki hubungan yang baik dengan pemilih dan pembelian suara menjadi jawaban atas masalah yang diciptakan oleh kelemahan partai,” paparnya. Ia juga menyebutkan bahwa terbatasnya akses partai politik untuk mendapatkan dana dari negara, memaksa partai politik untuk menjual atau melelang dukungan mereka kepada kandidat yang dinilai mampu dari segi pendanaan. “Dan hasilnya Pemilihan umum kemudian berbiaya tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa kandidat yang menang dalam pilkada rata-rata menghabiskan Rp28 miliar, dan gubernur yang menang menghabiskan rata-rata Rp166 miliar. Kampanye pemilu berbiaya tinggi ini akhirnya merusak kualitas tata kelola dan demokrasi,” katanya. Menurut dia, adanya perubahan untuk mengurangi biaya kampanye ini mungkin dapat menjadi strategi terbesar dan paling efektif untuk mengatasi korupsi, dan dapat meningkatkan layanan publik, manajemen sumber daya alam serta dapat memperkuat kapasitas peraturan negara.