Lembaga Internasional Berperan Penting Dalam  Penyelesaian Konflik SDA di Indonesia

Lembaga Internasional Berperan Penting Dalam Penyelesaian Konflik SDA di Indonesia

06 Maret 2020 239

Pekanbaru - Ahmad Dhiaulhaq,Ph.D, peneliti di KITLV Belanda hadir dalam kegiatan sharing session yang di gelar oleh Scale Up pada Kamis (5/3) di Kantor Scale Up Villa Garuda Mas. Pada forum sharing, Ahmad fokus menyampaikan bahwa untuk penyelesaian konflik SDA di Indonesia masih membutuhkan dukungan lembaga internasional sembari memperkuat lembaga lokal meminta lembaga internasional untuk mengadvokasikan kepada pemerintah dalam penyelesaian konflik SDA.

Diawal diskusi Ahmad menyampaikan sekitar 10 tahun belakangan ini terjadi perubahan mekanisme tata kelola SDA secara umum akibat meningkatnya peran aktor non pemerintah dalam penyelesaian konflik. Hal ini terjadi karena beberapa persoalan seperti permintaan pasar internasional untuk produk yang ramah lingkungan dan ramah secara sosial, munculnya sertifikasi dan kewajiban untuk memenuhi standar internasional yang sustainability, munculnya jaringan advokasi transnasional (TAN) dan banyak persoalan yang tidak selesai di tingkat lokal akibatnya medorong peran penyelesaian konflik tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Sehingga melibatkan prinsip FPIC dalam menyelesaikan persoalan tersebut sesuai kesepakatan negara negara di tingkat PBB. Indonesia salah satu negara yang ikut menandatangani UNDRIP (The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) sehingga menambah kuatnya hak masyarakat adat yang di akui di tingkat internasional.

"Salah satu konteks penting yang mau saya sampaikan bahwa saat ini telah meningkatnya pengakuan pengakuan masyarakat adat di tingkat internasional setelah munculnya prinsip FPIC. Akibat FPIC, saat ini masyarakat adat bisa duduk sejajar dengan pihak perusahaan. Positifnya munculnya inisiatif inisiatif di tingkat lokal seperti perusahaan mau bernegosiasi dengan masyarakat tanpa melibatkan pengadilan. Karena kalau di bandingkan dengan dulu lebih sering  penyelesaiannya konflik melibatkan pengadilan," Kata Ahmad.

Penyelesaian konflik melalui lembaga internasional menjanjikan menurutnya, hal ini di buktikan dengan dua kasus di Indonesia yang sudah diselesaikan oleh lembaga internasional yaitu kasus pertama di Dusun Lestari Sambas  Kalimantan Barat.

"Konflik ini merupakan konflik pertama di Asia Tenggara yang di tangani CAO akibat 1,493 ha lahan milik masyarakat yang diambil perusahaan. Penyelesaian konflik lahan ini dengan mediasi selama 11 kali pertemuan yang menghasilkan MOU antara dua belah pihak. Nah ketika proses mediasi itu memang dihadirkan pemerintah namun posisi pemerintah hanya sebagai pengamat padahalkan pemerintah terlibat bagaimana konflik ini bisa terjadi dan seharusnya pemerintah terlibat bagaimana konflik ini bisa di selesaikan," Jelas Ahmad.

Lalu kasus kedua yang diselesaikan lembaga internasional mengenai  konflik lahan sengketa seluas 450 ha antara masyarakat Pangean Kab.Kuantan Singing Riau dengan perusahaan perkebunan sawit yang memakan waktu proses penyelesaian selama 11 tahun.

" Kasus ini juga diselesaikan melalui proses mediasi oleh RSPO, perusahaan mau berdialog dengan masyarat dengan bantuan Scale Up. Ketika itu juga melibatkan peneliti independen yang sempat mencari sejarah Pangean sampai ke Belanda. Hasil kesepakatannya perusahaan akan mengganti lahan di tempat lain yang sudah di tanami sawit. Perkebunan tersebut di kelola oleh koperasi masyarakat sekitar 225 ha," Kata Ahmad.

Menurut Ahmad Secara umum ada bukti bahwa peranan lembaga internasional berdampak positif terhadap penyelesaikan kasus konflik SDA. Lembaga Internasional  menurutnya mencari solusi yang fair atas pelanggaran hak hak masyarakat yang terdampak. Lembaga internasional juga melibatkan partisipasi masyarakat terdampak dan berusaha mencari jalan keluar untuk melampaui keterbatasa mekanisme hukum formal.

Namun kendalanya menurut Ahmad, Masyarak adat banyak yang  tidak paham sistem penyelesaian konflik dan tidak punya akses untuk RSPO. Dari sekian banyak perusahaan, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menjadi anggota RSPO karena sebagian perusahaan merasa tidak butuh sertifikasi RSPO.

" Ini akibat tidak semua negara yang mengharuskan perusahaan perushaan menjadi bagian RSPO. Sehingga berdampak pada banyak perusahaan yang tidak menghormati hak hak masyarakat dan lebih memilih menjual sawit di dalam negeri. Salah satu evaluasi dari forum internasional yaitu terkadang tidak bisa menyelesaikakn kasus kasus yg struktural. Ada keterbatasan keterbatasan dalam penyelesaian kasus. Seperti CAO tidak  bisa menyelesaikan kasus sendiri, pasti melibatkan mediator atau konsultan dan pemerintah masih sering tidak terlibat dalam penyelesaian kasus," Tutup Ahmad.